Hubungan Indonesia-Jepang sudah terjalin 50 tahun, tetapi relasi kedua negara dinilai belum sedekat yang diharapkan.
Kompas/Laraswati Ariadne Anwar
Masih banyak hal yang bisa digali lebih mendalam dari hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Dengan pemerintahan baru di Jepang sekarang, kedekatan Jakarta dan Tokyo bisa terus diperkuat untuk menjaga kestabilan kawasan.
Hal itu mengemuka di dalam peluncuran buku dan diskusi di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada Jumat (7/11/2025). Buku yang dibahas ialah Hubungan Indonesia-Jepang dan Regional dalam Zeitgeist Sejarah.
Buku itu merupakan karya Guru Besar Kajian Jepang UI I Ketut Surajaya. ”Ini adalah buku akademik utuh pertama di Indonesia mengenai hubungan dengan Jepang,” kata Ketut saat diwawancara seusai acara.
Kompas/Laraswati Ariadne AnwarGuru Besar Kajian Jepang Universitas Indonesia I Ketut Surajaya di Depok, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025).
Selama ini, tulisan ilmiah mengenai hubungan Indonesia dan Jepang berupa makalah. Ketut mengambil zeitgeist sejarah hubungan bilateral ini pada tahun 1940-an, yaitu ketika Jepang menduduki wilayah Asia Tenggara dan berkembang hingga sekarang.
Ia menuturkan, menarik melihat konteks hubungan Jepang dengan Indonesia yang awalnya invasif berubah menjadi mitra kerja sama. Hal ini dibuktikan dalam Doktrin Fukuda yang terbit pada 1977.
Perdana Menteri Jepang ketika itu, Takeo Fukuda, membuat payung hukum kerja sama dengan kawasan Asia Tenggara. Salah satu tujuannya ialah mempererat hubungan Jepang di wilayah itu dan otomatis memperkuat pengaruhnya, tanpa perlu menjadi kekuatan militer.
Di Indonesia, Doktrin Fukuda adalah pintu masuk berbagai investasi Jepang. ”Pada masa Orde Baru ada penolakan terhadap investasi Jepang ini, tetapi bisa diatasi dan kerja sama berjalan hingga kini,” kata Ketut.
Pengaruh Jepang pun berkembang tidak hanya di sektor investasi dan industri. Di bidang hubungan antarmasyarakat, pengaruh Jepang sangat terasa sejak tahun 1980-an dengan masuknya budaya populer dan produk-produk ekonomi kreatif, antara lain musik, komik, dan film kartun.
Hubungan Jepang dan Indonesia berjalan relatif stabil selama 50 tahun. Namun, perubahan mencolok terjadi di masa kepresidenan Joko Widodo, yaitu 2014-2024.
Di satu sisi, memang ada pergeseran kepentingan investasi Jepang. Layaknya negara-negara maju, Jepang tidak terlalu banyak lagi menanam modal untuk pembangunan infrastruktur. Mereka memilih fokus ke pemberdayaan masyarakat.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam wawancara khusus dengan Kompas pada 2024 mengatakan, langkah itu diambil untuk menyegarkan hubungan Jepang-Indonesia. Kolaborasi tidak lagi di proyek-proyek besar, tetapi juga di perdesaan dan wilayah pelosok sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat lokal (Kompas.id, 28 Mei 2024).
Menurut Ketut, pendekatan Jepang ini sesuai dengan perkembangan zaman. Komunikasi adalah modal terpenting untuk hubungan yang baik. Namun, ini harus diimbangi dengan kapasitas si penerima komunikasi.
”Jika melihat pola hubungan Jepang dulu dan sekarang tidak ada perubahan. Jepang hanya menginginkan kepastian hukum untuk menjamin kelancaran investasi di sektor apa pun,” kata Ketut.
Kompas/Laraswati Ariadne AnwarGuru Besar Kajian Jepang Universitas Indonesia I Ketut Surajaya dalam acara diskusi di Depok, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025).
Terkait isu internal di Jepang, Ketut berpendapat tidak akan ada banyak perubahan. Pemerintah Jepang saat ini condong kepada konservatisme, termasuk dalam isu imigran.
Ucapan-ucapan anti-imigran kerap didengar selama kampanye menjelang pemilihan umum. Ketut menjelaskan, memang ada kejengahan masyarakat Jepang terhadap perilaku pekerja migran yang tidak sesuai dengan budaya sana.
Namun, Jepang sendiri membutuhkan pekerja migran karena penduduk kian menua. Mereka hanya menginginkan kepastian bahwa pekerja migran yang datang taat dengan adab di sana.
”Selama ini selalu terbukti bahwa ideologi sosial itu bukan politik. Terlepas partainya konservatif atau liberal, praktiknya relatif sama begitu menjadi pemerintah,” ujar Ketut.
Hak berdaulat
Salah satu penanggap dalam acara diskusi, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyoroti kesamaan persoalan Jepang dan Indonesia mengenai hak berdaulat. Indonesia mengalaminya dengan sengketa di Laut China Selatan dan Jepang di Laut China Timur.
Kedua negara memiliki sengketa batasan perairan dengan China. Di Laut China Selatan ada keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan gugatan Filipina bahwa klaim Sembilan Garis Putus-putus dari China sama sekali tidak berdasar.
Keputusan itu beserta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) merupakan pegangan dunia untuk mengelola keadaan di Laut China Selatan. Hikmahanto menilai, dalam konteks bilateral Jepang dan Indonesia, sikap Jakarta kini menjadi pertanyaan.
Pada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping muncul pernyataan bersama soal pengembangan bersama Laut China Selatan. Secara tersirat, ini mengatakan bahwa Indonesia mengakui Sembilan Garis Putus-putus.
Setelah itu, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tetap tidak mengakui Sembilan Garis Putus-putus. Hal itu diapresiasi oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
”Meskipun begitu, ini masih menjadi pertanyaan karena faktanya Indonesia mengandalkan China untuk pemodalan proyek-proyek besar. Kita harus melihat bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan hubungan luar negeri,” kata Hikmahanto.
Penanggap lain, Isao Yamazaki, pakar isu Indonesia dari Universitas Saga di Jepang, menuturkan, aspek konteks perkembangan sejarah hubungan Jepang dan Indonesia semakin jarang dibahas. Mayoritas kini membahas dari aspek ekonomi.
Aspek itu memang sangat bermanfaat bagi kedua negara. Namun, semestinya bisa menambah tingkat pemahaman dan keeratan timbal balik yang terasa bagi masyarakatnya. Hal itu masih kurang walaupun secara ekonomi dan industri Jepang dan Indonesia sangat dekat.
”Buku ini bisa saya jadikan bahan kuliah di Jepang nanti,” katanya.
